Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Harus ‘Lepas Landas’

Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia hanya mengeluarkan sertifikat halal dan merupakan konsumen halal terbesar di dunia. Untuk itu, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus sudah lepas landas, sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi produsen produk halal terbesar di dunia.

“Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus take off yang sudah kita persiapkan run waynya, apabila selama ini masih isra [berjalan], maka sekarang harus mi’raj [naik],” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara No.15, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Wapres menekankan, financial technology (fintech) syariah sangat diperlukan untuk mendorong makin berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah pengembangan industri produk halal.

“Fintech syariah memang sudah tumbuh, secara legalitas dan menurut fatwa kebolehan sudah ada, mengenai layanan publik untuk mempermudah mereka yang sangat membutuhkan dan memerlukan, secara fatwa sudah ada,” ungkapnya.

Lebih jauh Wapres melihat potensi untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia yang selama ini dipegang oleh negara lain, seperti Brazil dan Australia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan kawasan ekonomi khusus produk halal yang saat ini telah diminati beberapa daerah, seperti Provinsi Riau, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

Untuk financial tech (fintech), Wapres menjelaskan bahwa platform ini dapat masuk ke dalam sektor social fund, seperti dana dan wakaf, sehingga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat banyak.

“Wakaf ini, apabila kita bisa membangun, dari masyarakat Islam yang ada di dalam negeri atau yang ada di luar negeri (diaspora) melalui fintech ini bisa kita himpun dananya akan menjadi dana besar yang bisa membantu investasi di Indonesia,” ujarnya.

Terkait pemberdaayan ekonomi umat melalui pesantren, Wapres menerangkan bahwa Bank Wakaf Mikro dapat memberikan modal sampai dengan 3 juta rupiah, namun untuk pembiyaan yang lebih besar dibutuhkan instrumen lain yang dapat masuk.

Wapres pun menekankan pentingnya untuk menjaga public trust karena banyak yang menggunakan label syariah.

“Maka dari itu harus dijaga jangan sampai rusak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya melaporkan, AFSI merupakan lembaga yang telah terbentuk dua tahun terakhir dan mempunyai 45 anggota yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi.

“Kami percaya bahwa teknologi akan jadi kunci utama untuk memajukan ekonomi syariah, karena dengan teknologi kita bisa mendorong transparansi lebih baik, lebih accessible, lebih borderless dan sebagainya,“ ungkapnya.

Terkait Bank Wakaf, Wakil Ketua Bidang Promosi dan Sponsorship AFSI Gunawan Arifin menjelaskan bahwa konsep ini sejalan dengan pilot project AFSI yang telah dilaksanakan. Selain itu, telah dilakukan MoU antara AFSI dengan Bank Wakaf Mikro untuk meningkatkan pembiayaan dari semula 3 juta, menjadi 10 juta hingga 25 juta rupiah.

“Bentuk kerjasamanya Pak, teman-teman di pesantren sebagai perpanjangan tangan fintech syariah. Fintech syariah menyediakan pembiyaan, sementara operasional sehari-hari dilakukan oleh santri,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wapres menyambut baik program yang telah dijalankan AFSI tersebut.

“Program yang sangat saya apresiasi. Ini yang sedang saya pikirkan, penyambung dari Bank Wakaf Mikro agar bisa berlanjut dan tidak terhenti,” pesannya.

Hadir pula dalam pertemuan ini Sekretaris Jenderal Muhammad, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Dima Dijani, Ketua Legal Arisakti Prihatwono dan Direktur Eksekutif Tri Handayani.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim serta Tim Ahli Wapres Herman Widjojo. (SM/AF/SK-KIP, Setwapres)